Kenaikan harga BBM yakni premium yang awalnya Rp4.500,00 menjadi Rp.6.500,00 dan Solar yang harganya Rp.4.500,00 menjadi Rp.5.500,00. Pemerintah Indonesia mengklaim bahwa hal ini dilakukan untuk menyelamatkan APBN, di mana 30% nya digunakan untuk mensubsidi BBM. Selain itu, pemerintah melalui kampanyenya menyatakan 80% subsidi BBM tidak tepat sasaran. Padahal konsumsi BBM terbanyak digunakan oleh rakyat untuk kebutuhan sehari - hari misalnya minyak motor, kegiatan perniagaan dan untuk transportasi umum.
Bank Indonesia memprediksi, kenaikan BBM kali ini menyebabkan inflasi yang cukup tinggi sampai di angka 8%. Sehingga hal itu sangat membuat rakyat semakin menderita. Petani semakin tercekik dengan harga bibit dan pupuk yang naik karena kenaikan biaya transportasi dan karung. Selain itu, perampasan lahan yang begitu masif membuat petani kehilangan tanah sebagai sumber ekonomi. Nelayan yang selama ini terlilit hutang dengan rentenir harus mengalami penurunan penghasilan karena harga solar yang naik. Buruh terancam di PHK karena perusahaan berusaha untuk menstabilkan keuntungan dengan memotong pengeluaran perusahaan. Buruh juga dipaksa bekerja berkali lipat lebih keras melalui kebijakan perusahaan yang tidak pro buruh untuk menyelamatkan keuntungan perusahaan. Selain itu, inflasi yang terjadi tidak disertai dengan kenaikan upah buruh sehingga buruh semakin tercekik dengan biaya hidup yang semakin tinggi. Pemuda mahasiswa terancam putus sekolah karena biaya non akademik yang semakin tinggi dan berbagai macam peraturan perundang - undangan tentang Pendidikan seperti UU PT yang merubah alat yang seharusnya mencerdaskan rakyat menjadi kampus anti rakyat. Sedangkan orang tua dari pemuda mahasiswa kebanyakan adalah buruh dan tani.
Penghapusan subsidi BBM adalah kamuflase pemerintah untuk menutupi penjualan aset - aset migas ke perusahaan asing dan memprivatisasi BUMN Pertamina melalui UU Migas 2008, UU no. 11/1967 dan UU Penanaman Modal no. 25/2007. Selain itu tidak adanya industri nasional dalam negeri mengharuskan Indonesia menjual minyak mentah dan membeli minyak jadi dari luar sehingga harga minyak Indonesia tergantung oleh harga minyak Internasional. Penyelewengan dana terjadi dari hulu ke hilir. Tidak adanya industri nasional merupakan output dari pendidikan tinggi di mana para lulusannya hanya menjadi buruh pekerja.
Pemerintah mengklaim bahwa subsidi BBM digunakan untuk BLSM ( Bantuan Langsung Sementara Masyarakat ). Padahal pada faktanya, BLSM merupakan utang negara dari Bank Pembangunan Asia dan World Bank. Sehingga membuat Indonesia kembali berhutang dan tidak bisa lepas karena bunga yang terus berlipat setiap harinya. Pemborosan APBN sama sekali bukan salah masyarakat, namun karena hutang luar negeri yang tinggi, korupsi yang terjadi di badan pemerintah kapitalis birokrat itu sendiri, dan pemborosan anggaran untuk kepentingan sebagian golongan atas.
Penolakan dari rakyatpun dibungkam oleh seperangkat peraturan perundangan yakni RUU Kamnas, UU Ormas, UU Penanganan Konflik Sosial. Sehingga rakyat tidak diberi hak untuk menentukan nasib mereka di negeri mereka sendiri.
“Rebut Kedaulatan atas Minyak dan sumberdaya Alam lainnya dari Penguasaan Perusahaan Monopoli Asing di Indonesia untuk Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat”
1. Tolak Kenaikan Harga BBM
2. Cabut UU Migas no. 22/2008, UU no. 11/1967 dan UU Penanaman Modal no. 25/2007 yang mengabdi pada imperialis!
3. Turunkan Harga-harga Kebutuhan Pokok Rakyat
4. Naikkan Upah Buruh, Pegawai Rendahan dan pekerja lainnya
5. Hentikan Perampasan tanah dan Laksanakan Reforma Agraria Sejati
6. Berikan jamina kesejahteraan dan penuhi hak penghidupan rakyat lainnya
7. Berantas korupsi dan sita hasil Korupsi untuk Rakyat
8. Berikan Jaminan kebebasan Berorganisasi dan mengeluarkan pendapat bagi Rakyat
9. Hentikan Komersialisasi pendidikan dan realisasi 20% anggaran pendidikan untuk rakyat
Hidup Rakyat!
Jayalah Perjuangan Rakyat! —
